Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang kembali menerima penghargaan insentif fiskal kategori Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Tahun 2024. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Pj Bupati. Kota Tangerang Andi Ony pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Rabu (18/09/24). Dalam kegiatan tersebut, Pj Bupati Andi Ony menyampaikan terima kasih kepada Pj Gubernur Banten atasnasehat dan bimbingannya yang membantu Pemkab Tangerang meraih tiga penghargaan. Pemerintah Kabupaten Tangerang mendapat penghargaan dalam upaya mengatasi kemiskinan, mencegah kemiskinan ekstrem, dan mempercepat pelaksanaan anggaran.
Kami berterima kasih atas bimbingan yang diberikan oleh Pj Gubernur Banten yang telah membimbing dan membimbing kami selama pelaksanaan kegiatan. Pemkab Tangerang meraih 3 penghargaan atas upaya memerangi stagnasi, pencegahan kemiskinan ekstrem, dan percepatan implementasi anggaran.
Bupati Tangerang Andi Ony mengatakan dengan keberhasilan tersebut, Pemkab Tangerang termasuk dalam 121 kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil menciptakan inovasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
“Hal ini menjadikan Pemkab Tangerang sebagai salah satu dari 121 kabupaten/kota di Indonesia yang berhak mendapatkan insentif pajak lebih dari 5 miliar,” jelasnya.
Insentif fiskal ini akan digunakan untuk melaksanakan program memerangi stagnasi, mencegah kemiskinan ekstrem, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Insentif pajak ini kami gunakan sejalan dengan program pemerintah seperti memerangi stagnasi pertumbuhan, mencegah kemiskinan ekstrem, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Dalam pidatonya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga hampir nol persen di Indonesia. Optimisme yang kami rasakan didasarkan pada penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 1,12 persen pada Maret tahun lalu menjadi 0,83 persen pada Maret tahun ini, ujarnya.
Menurutnya, penurunan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keakuratan data sasaran, konvergensi program, kualitas pelaksanaan program, adaptasi standar ambang batas kemiskinan ekstrim, serta regulasi pelaksanaan dan pemberantasan kemiskinan. programnya. kemiskinan ekstrim yang diperkirakan. Proyek tersebut diharapkan selesai pada tahun 2024. Untuk meningkatkan efisiensi, kerja sama dan kolaborasi seluruh aktor, termasuk kinerja dan peran aktif pemimpin daerah, harus terus ditingkatkan.
“Mempertahankan tren penurunan ini memerlukan kerja sama dan kerja seluruh aktor, termasuk kinerja dan peran aktif seluruh pemimpin daerah,” ujarnya. Ma'ruf Amin juga menambahkan bahwa sistem penargetan nasional dan terintegrasi harus dikembangkan untuk memastikan integrasi data yang berbeda dari berbagai kementerian dan lembaga. Dengan mengintegrasikan data, pemerintah akan lebih mudah memastikan bahwa keluarga sangat miskin mendapatkan manfaat dari seluruh program yang ada.
“Integrasi data-data tersebut akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, termasuk keakuratan tujuan program, angka, dan rencana penyaluran, dengan fokus pada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan perempuan kepala keluarga.Ia mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kinerja seluruh kepala daerah yang berhasil melaksanakan Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim yang dipercepat dan tepat sasaran, untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan mendekati nol persen.
“Selamat kepada kepala daerah yang berhasil melaksanakan program dengan baik. “Saya berharap pemberian insentif perpajakan dapat meningkatkan kinerja dan menjangkau lebih banyak keluarga miskin melalui program di berbagai daerah,” ujarnya.
